Menindaklanjuti surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1199/BD.07.03/P.01/B/09/2022 tanggal 21 September 2022 Hal: Permohonan Pengisian Formulir Pendataan Minat Peserta Program Beasiswa Pendidikan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023, jika pada instansi Saudara ada yang berminat untuk mengikuti program tersebut silahkan segera mendaftar diri pada link https://link.bappenas.go.id/minat-beasiswa-pendidikan-2023 paling lambat Minggu, 25 September 2022 pukul 15.00 WIB.
Bagi PNS Kabupaten Bantul yang telah mengisi pendataan, dimohon menginfokan secara resmi kepada BKPSDM Kabupaten Bantul untuk program studi yang dipilih. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Tugas belajar sebagai bagian dari pengembangan karier dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara atau daerah
Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS.
Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS Kabupaten Bantul berpedoman pada:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan;
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021.
Pengaturan mengenai pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian Surat Edaran ini, agar dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Berkenaan dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta sudah menutup aplikasi usulan Kartu Pegawai Negeri Sipil di SEMAR (Sistem Manajemen ASN terRekonsiliasi) dan tidak melayani permohonan penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya untuk pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil mengikuti mekanisme sesuai dengan Buku Petunjuk Pembuatan Kartu ASN Virtual (terlampir), dengan ketentuan :
Aparatur Sipil Negara sudah melakukan pemutakhiran data dan dokumen kepegawaiannya melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara; (aplikasi MySAPK)
Mengupload foto diri berlatar belakang transparan pada aplikasi MySAPK.
Aplikasi SEMAR (Sistem Manajemen ASN terRekonsiliasi) Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta masih tetap dibuka untuk layanan pengajuanKartu lsteri Pegawai Negeri Sipil (KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU) secara less paper / digital file yang meliputi file scan SK CPNS, SK PNS, Akta Nikah, Laporan Perkawinan, sedangkan berkas yang harus disampaikan secara fisik yaitu surat pengantar dan pas foto
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pengusulan KARIS dan KARSU bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, terdapat perubahan dalam pengajuan usulan, yang semula melampirkan berkas administrasi secara fisik menjadi less paper, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :
Usulan Karis dan Karsu meliputi :
Surat Pengantar dari Perangkat Daerah
Fotocopy sah SK CPNS
Fotocopy sah SK PNS
Fotocopy sah Akta Nikah dari KUA Setempat
Laporan Perkawinan Pertama / Kedua
Fotocopy sah Surat Kematian (opsional untuk pernikahan kedua)
Fotocopy sah Surat Cerai (opsional untuk pernikahan kedua)
Pas Foto 3 x 4 (foto suami untuk Karsu dan Foto istri untuk Karis)
Berkas usulan tersebut discan dalam bentuk file pdf, ukuran masing-masing file maksimal 5 megabyte, dengan penamaan file sebagai berikut :
Berkas file scan tersebut di upload dalam aplikasi SAPA ASN, pada menu LAYANAN --> USUL KARIS/KARSU. (https://asn.bantulkab.go.id)
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki KARIS / KARSU namun hilang, rusak atau salah penulisan dapat mengajukan kembali, dengan persyaratan yang sama serta menyertakan :
- Surat kehilangan dari kepolisian setempat bagi yang Karis/Karsu-nya hilang;
- Bukti kartu yang rusak atau salah penulisan bagi yang Karis/Karsu-nya rusak atau salah penulisan.
Berkas dan usulan yang tidak sesuai sebagaimana persyaratan tersebut di atas tidak dapat diproses lebih lanjut.
Dalam masa transisi, Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) atau Kartu Pegawai Pegeri Sipil Elektronik (KPE) tetap berlaku dan dapat digunakan dalam proses administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Satuan Pendidikan Formal (TK, SD dan SMP) untuk meneruskan surat ini di lingkungan unit kerjanyamasing-masing.
Pengelolaan kinerja Pegawai merupakan suatu instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pemerintah. Hal ini disebabkan pengelolaan kinerja yang berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspetasi pimpinan, dialog kinerja yang intens, pencapaian kinerja organisasi dan hasil kerja serta perilaku kerja pegawai. Mengingat penting dan strategisnya pengelolaan kinerja pegawai dalam sebuah organisasi, maka diperlukan pemahaman pada setiap pegawai untuk memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Dilatarbelakangi hal itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul, menyelenggarakan bimbingan teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022. Melalui bimtek ini, diharapkan seluruh perangkat daerah segera menerapkannya sebaagiamana diamanatkan dalam peraturan dimaksud. Bimtek dilaksanakan pada hari selasa, 26 Juli 2022 bertempat di Gedung Induk Lt.3 Komplek Parasamya Kabupaten Bantul dengan menghadirkan narasumber dari kantor BKN Regional 1 yogyakarta Bpk. Purjiyanta, S.H., M.Hum yang diikuti oleh seluruh pengelola kepegawaian perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
TENTANG SEEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2022
Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kulon Progo, Kami mengundang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mendaftar dan mengikuti seleksi, dengan ketentuan sebagai berikut:
Jabatan yang akan diisi
Jabatan yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah Sekretaris Daeah Kabupaten Kulon Progo, dengan deskripsi jabatan sebagaimana tercantum pada lampiran pengumuman ini. Persyaratan Pelamar dapat diunduh pada Attactment
Dalam rangka pengisian JPT Pratama Pemkab Gunungkidul tahun 2022 sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, dengan ini kami mengundang para PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Pemkab Gunungkidul tahun 2020, dengan ketentuan sbb:
Jabatan Yang Akan Diisi
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (II.b)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (II.b)
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (II.b)
Purna tugas atau pensiun merupakan suatu tahapan akhir yang pasti akan dialami oleh semua Pegawai Negeri Sipil dan perlu untuk kesiapan mental, spiritual, pergaulan sosial, aktivitas, dan keuangan pribadi dalam mengisi kehidupan baru setelah pensiun. Meskipun telah memasuki purna tugas, namun bukan berarti hal itu akan menghentikan langkah seseorang untuk terus berkarya dan berinovasi. Sejalan dengan hal tersebut, pada hari Rabu, 13 Juli 2022 BKPSDM Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Bank BPD DIY Cabang Bantul menyelenggarakan kegiatan Pembekalan PNS yang memasuki Masa Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sosialisasi Pengurusan Taspen dan Layanan Produk Pensiun dari Bank BPD DIY bertempat di Gedung Induk Mandhala Saba. Kegiatan pembekalan pensiun ini dihadiri oleh 129 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah memasuki masa pensiun dan dibuka secara langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Bantul, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKPSDM Bantul serta perwakilan dari Pimpinan Bank BPD DIY Bapak Dwi Purwanto Nugroho. Penyelenggaraan pembekalan pensiun ini bertujuan untuk memahami informasi, pengetahuan, dan wawasan terkait penyiapan fisik dan psikologis serta administrasi menjelang pensiun. Menyiapkan eksistensi diri yang terus dijaga sehingga dapat terus berkarya dan berproduktivitas tinggi. Selain itu setelah memasuki masa purna tugas diharapkan akan mempunyai waktu longgar untuk dapat berbuat lebih banyak lagi dan bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan selamat memasuki purna tugas dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas pengabdian dan dedikasinya dalam mewujudkan kemajuan bagi Kabupaten Bantul.
BKPSDM Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Yayasan SAMIN menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi ASN Pendidik. Pembukaan secara resmi dilaksanakan pada Jumat, 17 Mei 2022 secara daring oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Pelatihan dilaksanakan pada 20 Juni - 04 Agustus 2022, dengan sistem ON - OFF - ON. Peserta berjumlah 320 orang yang terdiri atas 80 guru jenjang TK, 160 guru SD jenjang dan 80 guru jenjang SMP di Kabupaten Bantul.
Pelatihan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mencapai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada 2025 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Selain itu pelatihan ini bertujuan dalam meningkatkan jumlah ASN pendidik yang terlatih konvensi hak anak dan mampu mewujudkan ASN Pendidik yang mampu mengembangkan sekolah ramah anak (SRA). Perlu diketahui bahwa jumlah ASN terlatih KHA dan jumlah SRA di Kabupaten Bantul merupakan salah satu indikator dalam penilaian KLA.
Selama beberapa hari pelatihan peserta akan memperoleh wawasan terkait Kebijakan Teknis Kabupaten Layak Anak, Kebijakan Teknis Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, Sekolah Ramah Anak dan Rencana Tindak Lanjut.
Selamat mengikuti pelatihan, mari satukan langkah membangun komitmen bersama dalam mewujudkan anak-anak Bantul yang sehat, cerdas, bahagia dan terlindungi.
Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh opini WTP yang ke-10, sebuah capaian prestasi yang patut dibanggakan atas pengeleolaan keuangan Pemerintah Daerah. WTP merupakan opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah atas laporan keuangan yang dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Pencapaian prestasi ini merupakan upaya kerja keras bersama seluruh komponen Pemerintah Daerah termasuk di dalamnya Pembuat Neraca. Dalam rangka upaya mempertahankan capaian WTP dan pemenuhan kompetensi para pejabat Pembuat Neraca/Calon Pembuat Neraca, BKPSDM Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan DIY menyelenggaakan Pelatihan Penatausahaan Keuangan. Tujuan dari kegiatan ini : 1. Meningkatan ilmu dan ketrampilan para Pembuat Neraca/Calon Pembuat Neraca di masing masing OPD agar memahami proses dan tata cara penyusunan laporan keuangan OPD sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Memahami teori penatausahaan keuangan daerah 3. Mampu melaksanakan praktik proses dan tata cara penyusunan laporan keuangan SKPD seperti LRA, LO, LPE, LAK, Neraca dan CALK, baik melalui sistem informasi maupun secara manual. Kegiatan ini di laksanakan secara tatap muka di Hotel KJ Yogyakarta pada tanggal 15-21 Juni 2022 dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang bertugas sebagai Pembuat Neraca/Calon Pembuat Neraca di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. Narasumber berasal dari Pemerintah Kabupaten Bantul; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta; Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan DIY.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten bantul bekerjasama dengan Kapanewon Sewon, menggelar Sosialisai Kode Etik dan Disiplin PNS.
Sosialisasi ini bertujuan sebagai penegasan dalam kode etik dan disiplin pns seperti yang tercantum dalam PP NO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS. Sosialisasi ini dirasa perlu dilakukan penegasan lebih dalam karena masih adanya pelanggaran secara masif yang dilakukan oknum angota ASN.
Kegiatan ini berlangsung di aula kantor Kapanewon Sewon pada hari Kamis(09/06/2022). Dalam kegiatan sosialisasi kode etik dan disiplin PNS ini, BKPSDM Bantul mengundang perwakilan dari guru SD dan Guru SMP yang termasuk dalam cakupan wilayah korwil Sewon. Objek sasaran sosialisasi ini di titik beratkan kepada para guru, hal ini bukan tanpa alasan karena melihat banyaknya laporan pelanggran disilplin yang masuk di bidang penilian, pembinaan dan kesejahteraan ASN yang dilakukan oleh oknum guru.
kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Penilaian, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Bantul, Kasmiyatun, S.IP., dengan narasumber Sigit Nursyam Priyanto, S.Si., yang merupakan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul dan Tri Sudihartono, S.H., Auditor Kepegawaian Madya Kantor Regional I BKN Yogyakarta, serta dihadiri oleh peserta undangan guru SD dan guru SMP serta beberapa staf dari kapanewon Sewon.
Dalam sosialisasi di Kapanewon Sewon , Tri Sudihartono, S.H., menekankan kepada seluruh anggota ASN agar jangan sampai menyangkut pelanggaran disiplin PNS yang tergolong dalam hukuman disiplin berat. Tri Sudihartono, S.H., menghimbau kepada seluruh tamu undang untuk mencermati PP NO 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PNS yang terdapat pada pasal 5, dalam pasal 5 terdapat 14 larangan yang harus di hindari bagi anggota ASN. Beliau menjelaskan konsekuensi/hukuman yang dilakukan anggota ASN terutama pada ASN yang tidak masuk kerja dan tidak mentaati jam kerja. Pelanggaran disiplin tersebut bila dilakukan secara terus menerus dan secara kumulatif, bisa digolongkan dalam hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin tersebut di terapkan secara berjenjang , mulai dari teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun sampai hukuman disiplin paling berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja. Pelanggaran bagi ASN yang tidak masuk kerja tersebut dihitung secara kumulatif berdasar masa hari kerja.
Kemudian dari narasumber Sigit Nursyam Priyanto, S.Si., yang merupakan Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul, menitikberatkan bagaimana hubungan perkembangan teknologi yang sangat cepat di era digitalisasi ini dan apa yang harus dilakukan oleh ASN. Beliau menegaskan bahwa perubahan digital itu pasti, semua yang serba konvensional akan berubah secara digital dan akan serba otomatis, maka seluruh anggota ASN harus mampu beradaptasi dengen era digital saat ini, apalagi di era pandemi ini yang mengharuskan setiap individu diwajibkan sebisa mungkin untuk berkegiatan secara daring. Kemudian seluruh anggota ASN juga wajib menjaga attitude, perilaku disiplin setiap individu terutama pengaruh ajaran radikal yang sangat leluasa bertebaran di media sosial dan media berita digital yang sangat mudah di akses kapanpun dan dimanapun.
