JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memutuskan jumlah hari cuti bersama Lebaran 2018 tetap berdasarkan kepada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yang ditandatangani 18 April 2018. Diharapkan pelaksanaan cuti bersama Idul Fitri 1439 H, dapat berjalan dengan baik, bagi masyarakat dapat memperoleh kenyamanan saat mudik, dan dunia usaha tetap kondusif.
Dalam SKB yang ditandatanganin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Agama tersebut, diputuskan cuti bersama sebanyak tujuh hari, yakni 11- 14 Juni, dan 18 - 20 Juni 2018.
Harianjogja.com, BANTUL – Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul sudah mengajukan formasi kekurangan pegawai ke Pemerintah Pusat sebanyak 2.643 formasi. Namun untuk kepastian kuota dan waktu perekrutan masih menunggu informasi resmi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan (Diklat), BKPP Bantul Triyanto membenarkan ada rencana rekrutmen CPNS yang dilakukan oleh pemerintah. Namun untuk waktu pelaksanaan belum ada kepastian sehingga Pemkab hanya bisa menunggu ada pembukaan lowongan tersebut. “Yang jelas kami sudah ajukan formasi sebanyak kekurangan pegawai yang dimiliki degan jumlah 2.643 orang,” katanya, Kamis (3/5/2018).
JAKARTA –Meskipun pemerintah menambah cuti bersama Lebaran tahun 2018 ini, namun pelayanan publik tidak boleh berhenti. Karena itu pemerintah minta pimpinan unit kerja, lembaga, maupun perusahaan memiliki fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat baik di pusat maupun daerah tetap bekerja.
Unit kerja pelayanan publik dimaksud antara lain rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, layanan telekomunikasi, listrik, air minum, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perbankan, serta dalam bidang perhubungan. Dengan demikian pegawai Aparatur Sipil negara (ASN) yang bekerja dalam lingkup pelayanan masyarakat tersebut tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
JAKARTA – Penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni pada kementerian/lembaga yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan kembali dibuka. Pendaftaran dimulai pada 9 April 2018 sampai dengan 30 April 2018.
Sesuai dengan pengumuman nomor : 239/S.SM.01.00/2018 , pada tahun ini terdapat 13.677 kursi dibuka untuk delapan K/L yang mempunyai lembaga pendidikan kedinasan membuka penerimaan calon siswa-siswi/taruna-taruni. Kedelapan K/L tersebut antara lain Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (POLTEKIP dan POLTEKIM), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (POLITEKNIK STATISTIKA), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, POLTEK dan Akademi).
Menindaklanjuti surat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 892/01909 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penawaran Beasiswa Pascasarjana (S-2) Bidang Pertahanan T.A 2018/2019, Universitas Pertahanan Kementrian Pertahanan RI membuka kesempatan kepada seluruh personel Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau keluarganya yang memenuhi syarat, untuk menerima beasiswa guna menempuh pendidikan pada jenjang Magister (S-2) bidang Pertahanan.
Jakarta- Humas BKN, Kedeputian Bidang Sistem Informasi Kepegawaian mengadakan acara Sosialisasi Aplikasi MY SAPK dan Modul Pelayanan Pensiun di Aula Kantor Pusat BKN, Selasa (20/03/2018).
Sosialisasi yang dibuka oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana tersebut ditujukan kepada para PNS se-wilayah kerja Kantor Regional V BKN Jakarta.
Dalam acara tersebut, para peserta diinformasikan mengenai bagaimana teknis penggunaan aplikasi MYSAPK yang dapat di download melalui smartphone dengan masuk menggunakan user PUPNS. Aplikasi tersebut terdiri dari berbagai fitur di antaranya pelacakan informasi status terakhir pelayanan kepegawaian, kartu pegawai elektronik bentuk digital, profil PNS, fitur perbaikan data pribadi PNS dan otentifikasi surat keputusan.
Direktur Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian, Sabar Sormin, mengimbau dengan adanya aplikasi ini, PNS diharapkan selalu memperbarui data pada SAPK agar data dalam SAPK senantiasa merupakan data terkini. “Jika data tidak di- update oleh PNS yang bersangkutan, maka informasi kepegawaian masih terpaku pada informasi yang lama” ujar Sabar. Menambahkan, Direktur Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian, Bajoe Loedi Hargono mengatakan _update_data kepegawaian sangat dibutuhkan terlebih saat proses kenaikan pangkat maupun pensiun di mana semua sistem yang terkait pemrosesan dua hal tersebut berpusat kepada BKN.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Regional BKN V Jakarta, Istiati Atidah juga berharap para pegawai dapat menerapkan MYSAPK secara periodik sehingga proses pemberkasan bisa dilakukan secara lebih cepat dan efektif. iin
Sumber : http://www.bkn.go.id/berita/pns-diimbau-senantiasa-perbarui-data-pada-aplikasi-sapk
