TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022
Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor : 02/ SETPANSEL/ X/ 2022 dengan ini kami umumkan hasil seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut
Sesuai hasil evaluasi antara Kemenpan RB dan BKN terkait Kebutuhan Data yg lebih lengkap dalam rangka pelaksanaan Pendataan Tenaga Non ASN dipandang perlu untuk melakukan penambahan data TMT mulai diangkat dan Gaji Yang Terakhir dibayarkan.
Sehubungan hal tersebut pada fase verifikasi dan validasi Tenaga Non ASN yang sedang berlangsung, disampaikan kepada Tenaga Non ASN yang sudah Submit pendataan agar dilengkapi tambahan informasi dalam Aplikasi Pendataan yaitu TMT Mulai Awal Bekerja (Paling Awal) dan Gaji Yang terakhir dibayarkan pada Instansi Pemerintah Kab. Bantul, yang saat ini telah tersedia dalam Aplikasi Pendataan Non ASN
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
TENTANG UJI PUBLIK TAHAP PRA FINALISASI PENDATAAN TENAGA NON ASN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022
Menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah dan Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Daftar Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah dimasukkan dalam sistem Aplikasi Pendataan Non ASN BKN sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 pengumuman ini adalah Tenaga Non ASN yang memenuhi kriteria sesuai surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1511/M.SM.01.00/2022.
2. Untuk data Tenaha Non ASN yang memenuhi kriteria tapi tidak terdaftar Pra Finalisasi pada sistem aplikasi Pendataan Non ASN BKN, dapat mengisi aduan pada layanan helpdesk BKN melalui link https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/nonasn_tidak_terdaftar
Menindaklanjuti surat dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor: 1199/BD.07.03/P.01/B/09/2022 tanggal 21 September 2022 Hal: Permohonan Pengisian Formulir Pendataan Minat Peserta Program Beasiswa Pendidikan Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2023, jika pada instansi Saudara ada yang berminat untuk mengikuti program tersebut silahkan segera mendaftar diri pada link https://link.bappenas.go.id/minat-beasiswa-pendidikan-2023 paling lambat Minggu, 25 September 2022 pukul 15.00 WIB.
Bagi PNS Kabupaten Bantul yang telah mengisi pendataan, dimohon menginfokan secara resmi kepada BKPSDM Kabupaten Bantul untuk program studi yang dipilih. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Dalam rangka percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar. Tugas belajar sebagai bagian dari pengembangan karier dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan negara atau daerah
Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/ atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS.
Pelaksanaan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS Kabupaten Bantul berpedoman pada:
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, dan;
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021.
Pengaturan mengenai pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan bagi PNS Kabupaten Bantul sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Demikian Surat Edaran ini, agar dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Berkenaan dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 tahun 2022 tanggal 02 Agustus 2022 tentang Kartu Aparatur Sipil Negara Virtual, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta sudah menutup aplikasi usulan Kartu Pegawai Negeri Sipil di SEMAR (Sistem Manajemen ASN terRekonsiliasi) dan tidak melayani permohonan penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya untuk pembuatan Kartu Pegawai Negeri Sipil mengikuti mekanisme sesuai dengan Buku Petunjuk Pembuatan Kartu ASN Virtual (terlampir), dengan ketentuan :
Aparatur Sipil Negara sudah melakukan pemutakhiran data dan dokumen kepegawaiannya melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara; (aplikasi MySAPK)
Mengupload foto diri berlatar belakang transparan pada aplikasi MySAPK.
Aplikasi SEMAR (Sistem Manajemen ASN terRekonsiliasi) Badan Kepegawaian Negara Regional I Yogyakarta masih tetap dibuka untuk layanan pengajuanKartu lsteri Pegawai Negeri Sipil (KARIS) dan Kartu Suami Pegawai Negeri Sipil (KARSU) secara less paper / digital file yang meliputi file scan SK CPNS, SK PNS, Akta Nikah, Laporan Perkawinan, sedangkan berkas yang harus disampaikan secara fisik yaitu surat pengantar dan pas foto
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk pengusulan KARIS dan KARSU bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, terdapat perubahan dalam pengajuan usulan, yang semula melampirkan berkas administrasi secara fisik menjadi less paper, dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut :
Usulan Karis dan Karsu meliputi :
Surat Pengantar dari Perangkat Daerah
Fotocopy sah SK CPNS
Fotocopy sah SK PNS
Fotocopy sah Akta Nikah dari KUA Setempat
Laporan Perkawinan Pertama / Kedua
Fotocopy sah Surat Kematian (opsional untuk pernikahan kedua)
Fotocopy sah Surat Cerai (opsional untuk pernikahan kedua)
Pas Foto 3 x 4 (foto suami untuk Karsu dan Foto istri untuk Karis)
Berkas usulan tersebut discan dalam bentuk file pdf, ukuran masing-masing file maksimal 5 megabyte, dengan penamaan file sebagai berikut :
Berkas file scan tersebut di upload dalam aplikasi SAPA ASN, pada menu LAYANAN --> USUL KARIS/KARSU. (https://asn.bantulkab.go.id)
Bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki KARIS / KARSU namun hilang, rusak atau salah penulisan dapat mengajukan kembali, dengan persyaratan yang sama serta menyertakan :
- Surat kehilangan dari kepolisian setempat bagi yang Karis/Karsu-nya hilang;
- Bukti kartu yang rusak atau salah penulisan bagi yang Karis/Karsu-nya rusak atau salah penulisan.
Berkas dan usulan yang tidak sesuai sebagaimana persyaratan tersebut di atas tidak dapat diproses lebih lanjut.
Dalam masa transisi, Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) atau Kartu Pegawai Pegeri Sipil Elektronik (KPE) tetap berlaku dan dapat digunakan dalam proses administrasi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Satuan Pendidikan Formal (TK, SD dan SMP) untuk meneruskan surat ini di lingkungan unit kerjanyamasing-masing.
Pengelolaan kinerja Pegawai merupakan suatu instrumen untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran pemerintah. Hal ini disebabkan pengelolaan kinerja yang berorientasi pada pengembangan kinerja pegawai, pemenuhan ekspetasi pimpinan, dialog kinerja yang intens, pencapaian kinerja organisasi dan hasil kerja serta perilaku kerja pegawai. Mengingat penting dan strategisnya pengelolaan kinerja pegawai dalam sebuah organisasi, maka diperlukan pemahaman pada setiap pegawai untuk memperjelas peran, hasil, dan tanggungjawab pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi. Dilatarbelakangi hal itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul, menyelenggarakan bimbingan teknis Pengelolaan Kinerja Pegawai sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022. Melalui bimtek ini, diharapkan seluruh perangkat daerah segera menerapkannya sebaagiamana diamanatkan dalam peraturan dimaksud. Bimtek dilaksanakan pada hari selasa, 26 Juli 2022 bertempat di Gedung Induk Lt.3 Komplek Parasamya Kabupaten Bantul dengan menghadirkan narasumber dari kantor BKN Regional 1 yogyakarta Bpk. Purjiyanta, S.H., M.Hum yang diikuti oleh seluruh pengelola kepegawaian perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Bantul.
Dalam rangka pengisian JPT Pratama Pemkab Gunungkidul tahun 2022 sesuai dengan undang-undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, dengan ini kami mengundang para PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi terbuka pengisian JPT Pratama Pemkab Gunungkidul tahun 2020, dengan ketentuan sbb:
Jabatan Yang Akan Diisi
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (II.b)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (II.b)
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (II.b)
Purna tugas atau pensiun merupakan suatu tahapan akhir yang pasti akan dialami oleh semua Pegawai Negeri Sipil dan perlu untuk kesiapan mental, spiritual, pergaulan sosial, aktivitas, dan keuangan pribadi dalam mengisi kehidupan baru setelah pensiun. Meskipun telah memasuki purna tugas, namun bukan berarti hal itu akan menghentikan langkah seseorang untuk terus berkarya dan berinovasi. Sejalan dengan hal tersebut, pada hari Rabu, 13 Juli 2022 BKPSDM Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Bank BPD DIY Cabang Bantul menyelenggarakan kegiatan Pembekalan PNS yang memasuki Masa Pensiun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Sosialisasi Pengurusan Taspen dan Layanan Produk Pensiun dari Bank BPD DIY bertempat di Gedung Induk Mandhala Saba. Kegiatan pembekalan pensiun ini dihadiri oleh 129 PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah memasuki masa pensiun dan dibuka secara langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul dan juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Bantul, Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi BKPSDM Bantul serta perwakilan dari Pimpinan Bank BPD DIY Bapak Dwi Purwanto Nugroho. Penyelenggaraan pembekalan pensiun ini bertujuan untuk memahami informasi, pengetahuan, dan wawasan terkait penyiapan fisik dan psikologis serta administrasi menjelang pensiun. Menyiapkan eksistensi diri yang terus dijaga sehingga dapat terus berkarya dan berproduktivitas tinggi. Selain itu setelah memasuki masa purna tugas diharapkan akan mempunyai waktu longgar untuk dapat berbuat lebih banyak lagi dan bermanfaat bagi keluarga serta lingkungan sekitar. Pemerintah Kabupaten Bantul mengucapkan selamat memasuki purna tugas dan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas pengabdian dan dedikasinya dalam mewujudkan kemajuan bagi Kabupaten Bantul.
BKPSDM Kabupaten Bantul bekerja sama dengan Yayasan SAMIN menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi ASN Pendidik. Pembukaan secara resmi dilaksanakan pada Jumat, 17 Mei 2022 secara daring oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul. Pelatihan dilaksanakan pada 20 Juni - 04 Agustus 2022, dengan sistem ON - OFF - ON. Peserta berjumlah 320 orang yang terdiri atas 80 guru jenjang TK, 160 guru SD jenjang dan 80 guru jenjang SMP di Kabupaten Bantul.
Pelatihan dilaksanakan dalam rangka mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Bantul dalam mencapai Kabupaten Layak Anak (KLA) pada 2025 sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021- 2026. Selain itu pelatihan ini bertujuan dalam meningkatkan jumlah ASN pendidik yang terlatih konvensi hak anak dan mampu mewujudkan ASN Pendidik yang mampu mengembangkan sekolah ramah anak (SRA). Perlu diketahui bahwa jumlah ASN terlatih KHA dan jumlah SRA di Kabupaten Bantul merupakan salah satu indikator dalam penilaian KLA.
Selama beberapa hari pelatihan peserta akan memperoleh wawasan terkait Kebijakan Teknis Kabupaten Layak Anak, Kebijakan Teknis Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, Sekolah Ramah Anak dan Rencana Tindak Lanjut.
Selamat mengikuti pelatihan, mari satukan langkah membangun komitmen bersama dalam mewujudkan anak-anak Bantul yang sehat, cerdas, bahagia dan terlindungi.
