diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 1806 kali)
Jakarta- Humas BKN, Ajang rekrutmen dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) masih saja menjadi peluang mencari keuntungan bagi sejumlah pihak yang tidak bertanggungjawab. Kali ini beredar surat palsu mengatasnamakan institusi pemerintah dan meminta pungutan biaya kepada CPNS Kemendagri di seluruh Indonesia sebagai biaya pembekalan CPNS.
diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 1942 kali)
Jakarta- Humas BKN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN Mohammad Ridwan saat memimpin Rapat Persiapan Menghadapi Penerimaan ASN dan Pengaduan Masyarakat pada Senin (25/06/2018) di Kantor Pusat BKN Jakarta mengatakan menjelang pembukaan rekrutmen CPNS 2018, BKN kembali akan membentuk Tim Helpdesk CPNS untuk membantu permasalahan yang dihadapi para pelamar seleksi CPNS 2018 saat melakukan pendaftaran.
diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 1444 kali)
Pemerintah resmi menetapkan hari pencoblosan Pilkada Serentak 2018 sebagai libur nasional. Penetapan itu disahkan lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 15 Tahun 2018. Dalam penggalan keputusan tersebut disebutkan bahwa "Menetapkan hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sebagai hari libur nasional dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara serentak".
diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 1404 kali)
JAKARTA - Saat ini tengah banyak beredar kabar mengenai pendaftaran CPNS tahun 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar atau hoax.
"Belum ada informasi resmi mengenai pembukaan dan pendaftaraan CPNS tahun 2018. Kabar yang beredar di masyarakat kami pastikan hoax," tegas Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman di Jakarta, Minggu (24/06).
diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 1481 kali)
JAKARTA - Kabar bohong atau hoax penetapan formasi tenaga honorer untuk pengangkatan CPNS kembali beredar. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menegaskan bahwa tidak pernah menerbitkan laporan penetapan e-formasi tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak pengangkatan CPNS tahun 2016–2019.
diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 1987 kali)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengingatkan agar segenap pimpinan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, dapat melakukan pemantauan kehadiran Aparatur Negara usai cuti bersama dan libur Hari Raya Idul Fitri 1439 H. Imbauan tersebut tertuang dalam surat edaran Menteri PANRB dengan nomor B/8/M.SM.00.01/2018.
diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 1845 kali)
Harianjogja.com, BANTUL--Bupati Bantul Suharsono tetap membolehkan kendaraan dinas digunakan untuk mudik, meski Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) telah mengeluarkan Surat Edaran pelarangan. Namun, kendaraan dinas hanya diperbolehkan untuk mudik jika jaraknya dekat atau wilayah DIY dan Jawa Tengah. Selain itu biaya operasional juga ditanggung pengguna.
diposting di Info Kepegawaian oleh YUDI DAHLAN (Dibaca 1865 kali)
Menyusul ditetapkannya Keputusan Presiden No. 13/2018 tentang Cuti Bersama Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tahun 2018, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor : B/21/M.KT.02/2018. Hal itu dilakukan dalam rangka penegakan disiplin PNS dan untuk menjamin pelayanan publik berjalan optimal. Selain menegaskan kembali bahwa cuti bersama tahun 2018 tidak mengurangi hak cuti tahunan PNS, SE tersebut juga mengingatkan larangan penggunaan fasilitas dinas. "Pimpinan instansi pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas untuk kepentingan kegiatan mudik," demikian ungkap Menteri Asman dalam SE yang diterbitkan pada tanggal 5 Juni 2018 tersebut.
diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 2974 kali)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangannya langsung di Istana Negara, Rabu (23/5/2018).
"Pada siang hari ini saya ingin menyampaikan kepada para pensiunan para penerima tunjangan, seluruh PNS, seluruh prajurit TNI, dan anggota Polri yang sedang bertugas di seluruh pelosok tanah air, pada hari ini saya telah menandatangani peraturan pemerintah yang menetapkan pemberian THR dan Gaji ke-13 untuk para pensiunan, penerima tunjangan, seluruh PNS, anggota TNI, dan Polri," katanya.
diposting di Info Kepegawaian oleh Alfa #1 (Dibaca 2229 kali)
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, proporsi terbesar formasi CPNS tahn 2018 -2014 akan difokuskan untuk jabatan-jabatan teknis dan spesialis, guna mendukung pembangunan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Karena itu, rekrutmen CPNS akan diprioritaskan untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, tenaga pendukung pembangunan infrastruktur, poros maritim, ketahanan energi, serta ketahanan pangan.